PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN TENTANG PENETAPAN TEMPAT PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN (TPK)

Seiring dengan berkembangnya lalu lintas antar negara, baik lalu lintas manusia maupun lalu lintas barang untuk kepentingan pariwisata, perekonomian dan investasi, secara khususnya pengiriman barang yang diekspor maupun diimpor dengan menggunakan alat angkut yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan melalui Pelabuhan Privat di beberapa daerah tertentu yang dioperasikan oleh Crew Warga Negara Indonesia atau Warga negara Asing. Direktorat Jenderal Imigrasi telah memiliki Aturan yang mengatur tentang kondisi tersebut, secara khusus terkait penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dapat digunakan sebagai tempat untuk proses clearance bagi awak/penumpang alat angkut. Yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 44 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, adapun ketentuan tersebut diatur didalam pasal 125 yang menyatakan adanya Tempat Lain yang Difungsikan sebagai TPI dan dalam Pasal 126 yang mengatur tata cara pengusulannya.

Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon berada di ujung barat pulau Jawa, yang memiliki garis pantai yang panjang sehingga memungkinkan untuk dijadikan Pelabuhan Laut, keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh Perusahaan, dimana terdapat perusahaan yang memiliki Pelabuhan Privat yang kegiatan operasionalnya diantara lain melakukan pengangkutan barang ekspor dan impor dengan menggunakan alat angkut (Kapal Laut). Kegiatan perlintasan tersebut melibatkan CIQ (Custom, Immigration, Quarantine), namun tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 44 Tahun 2015 yang mengatur tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dikarenakan Perusahaan tersebut memiliki pelabuhan yang belum ditetapkan sebagai TPI. Berkaitan dengan hal tersebut, berpedoman pada aturan Permenkumham dimaksud, perlu adanya penetapan tempat lain yang bukan TPI (pelabuhan laut, pelabuhan umum, dan pelabuhan khusus) pada perusahaan yang berdomisili di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon untuk dapat difungsikan sebagai TPI yang sifatnya sementara.

Perusahaan-perusahaan perlu diberikan informasi secara konkrit terkait implementasi Pasal 125 Permenkumham No.44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Oleh karena itu Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon bermaksud menyelenggarakan kegiatan Penyebaran Informasi Keimigrasian tentang Penetapan Tempat Lain yang Difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi kepada perusahaan-perusahaan yang dimaksud.  

 

Berita Lainnya
LEAVE A REPLY